Network
POTENSI BISNIS - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan sejumlah persiapan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dimulai pada Juli 2021, nanti.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan beberapa sekolah di Kota Bandung mengajukan diri dan layak untuk kembali melakukan PTM (pembelajaran tatap muka), seperti yang dilansir dari ANTARA.
Meskipun, tidak semua sekolah dapat memenuhi standar pelaksanaan PTM sesuai arah SKB Empat Menteri.
Baca Juga: Terkait PTM Terbatas, Kadisdik DKI Jakarta Sebut Tantangan untuk para Guru
“Saat ini Dinas Pendidikan Kota Bandung sedang mempersiapkan sekolah-sekolah yang mengajukan diri dan layak untuk melakukan PTM (pembelajaran tatap muka), karena tidak semua sekolah mampu memenuhi standar pelaksanaan PTM sesuai SKB Empat Menteri,” kata Hikmat.
Hikmat pun mengatakan, Dinas Pendidikan pun akan menggelar rapat pimpinan, untuk melakukan pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait,dimana akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan akan mengecek kesiapan dari sekolah.
“Disdik, aparatur kewilayahan, puskesmas setempat, Dinkes, dan Satgas Covid-19 di kewilayahan akan melakukan monitoring sesuai instrumen kesiapan. Kalau hasil monitoring dan evaluasinya sekolah tersebut belum siap, maka belum bisa melakukan PTM terbatas,” kata Hikmat.
Baca Juga: Gedung Merah Putih KPK Dijaga Ketat Aparat Gabungan TNI/Polri, Ada Apa?
Hikmat kembali menekankan, jika nantinya sekolah dapat memenuhi persyaratan untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, termasuk dari tenaga pendidik serta saran dan prasarana pendukungnya belum siap, sekolah tersebut tidak boleh untuk memaksakan diri untuk pembelajaran tatap muka.
“Bisa mulai pada Agustus atau bulan-bulan berikutnya setelah sarpras dan standar pelaksanaan PTM terpenuhi. Jadi, jangan dipaksakan karena yang utama adalah keselamatan anak,” kata Hikmat.
Jika sekolah ingin melakukan pembelajaran tatap muka, sekolah tersebut harus mempunyai sarana dan prasaran yang mendukung penerapan protokol kesehatan seperti fasilitas tempat cuci tangan, disinfektan, cairan pembersih tangan dan alat pengukur suhu tubuh.
