Network
POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara soal polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Menurut Mahfud MD, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang ataupun mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Parti Demokrat di Deli Serdang,
Bahkan Mahfud MD juga mencontohkan, soal kejadian di jaman pemerintahan Megawati saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur.
Baca Juga: Rebut Demokrat Derajat Moeldoko Turun, Rocky Gerung: Dalang Jadi Wayang
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," kata @mohmahfudmd lewat cuitannya yang diunggahnya di Twitter, dikutip PotensiBisnis.com pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Menurutnya, saat itu Bu Mega tak melarang atau mendorong, karena secara hukum hal tersebut masalah internal PKB.
Oleh karena hal itu, kata dia, sama dengan sikap pemerintah Pak SBY ketika tidak melakukan pelarangan saat PKB versi Gus Dur dan versi Cak Imin.
Baca Juga: Agensi Aktor Ji Soo Berikan Pernyataan Resmi Terbaru Soal Skandal Bullying
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," tambahnya.
