POTENSI BISNIS - Sindiran Mahfud MD selaku Menko Polhukam kepada Gatot Nurmantyo yang mempersoalkan saat menjadi pemimpin tidak selalu bisa melakukan hal yang diluar kewenangannya.
Dikutip potensibisnis.com dari tayangan Youtube Indonesia Lawyers Club, pada Rabu 21 Oktober 2020 bermula saat Mahfud mempertanyakan terhadap KAMI yang mengkritik Issu Baru.
"Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya 'KAMI' itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?" tanya Mahfud MD.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Berikut Ini
Ia menambahkan, bahwa selama yang menjadi kritikan KAMI Gatot Nurmantyo itu hanya mengulang kritik lama.
"Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu," jelas Mahfud.
Mahfud merasa kritik organisasi bentukan Gatot Nurmantyo tersebut sama sekali tidak memberi terobosan bagi sistem demokrasi di Indonesia.
"Semua kritik itu sudah ada sehingga ini tidak merasa 'wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini'. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah," imbuh Mahfud MD.
Penjelasan itu disampaikan Mahfud dalam menanggapi tudingan bahwa dirinya tidak berpihak kepada rakyat terkait polemik Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Baca Juga: Istana Angkat Bicara Soal UU Cipta Kerja, Moeldoko: Negara Bukan Hanya Memikirkan Buruh Semata
Terkait UU Ciptaker, Mahfud memastikan pihaknya telah berusaha menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait, termasuk kaum buruh.
Namun karena yang menggodok undang-undang itu adalah DPR, maka dia selalu perwakilan pemerintah tidak dapat mengintervensi.
"Kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, tidak ada yang gitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," tukasnya
Berpindah dari kasus Amien Rais, Mahfud melanjutkan mengambil contoh dengan yang dialami Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Tengah Populer Memelihara Kucing British Shorthair, Berikut Cara Perawatannya Agar Tetap Sehat
"Pak Gatot, pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap. Loh sekarang bicara komunis," sindir Mahfud MD.
"Bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang dibidang itu," lanjutnya.
Menurut Mahfud, ketidakberdayaan paa pejabat mengambil alih pekerjaan bidang lain itu tak lain karena negara sekarang menganut sistem demokrasi.***