POTENSI BISNIS - BPJS Ketenagakerjaan hari ini telah menyerahkan data ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebanyak 3,5 juta data rekening calon penerima subsidi upah atau bantuan langsung tunai (BLT) tahap III untuk pegawai bergaji di bawah Rp5 juta.
Penyerahan tersebut, maka Kemnaker sudah menerima 9 juta data rekening calon penerima BLT Rp600 ribu, dengan tahap I sebesar 2,5 juta data nomor rekening, dan tahap II sebesar 3 juta data nomor rekening.
Menaker Ida mengatakan, bahwa mekanisme penyaluran BLT Rp600 ribu tahap III masih sama dengan tahap-tahap sebelumnya.
Baca Juga: Ingin Hidup Hemat? Berikut 4 Tips Bijak saat Berbelanja
"Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian yang lain masih dalam proses," kata Menaker Ida, dalam video konferensi pers virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam pantauan melalui akun Instagram @kemnaker.
Ida melanjutkan, sesuai dengan petunjuk teknis Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk cek list data yang sudah masuk.
Sebelumnya, telah di verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum diserahkan data yang lolos dari pihak Kemnaker ke Kantor Pelayanan Perberdaharaan Negara (KPPN).
Baca Juga: Belum Dapat Bansos Rp500 Ribu per-KK? Cek Disni Cekbansos.siks.kemsos.go.id
Selanjutnya, KPPN akan memberikan dana BLT tersebut ke Bank Himbara sebagai penyalur, yang kemudian akan ditransferkan subsidi sebesar Rp600 ribu per-bulan untuk empat bulan ke rekening pekerja, baik dari bank negara maupun bank swasta.
Data Kemnaker menunjukkan sampai dengan hari Senin 7 September 2020, subsidi gaji telah diberikan kepada 2.311.237 pekerja atau 92,45 persen dari calon penerima tahap I sebanyak 2,5 juta orang.
Sedangkan, untuk tahap II, jumlah yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.095 atau 46,20 persen dari total calon penerima 3 juta orang. Seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: BLT Tahap I dan II Diterima 3,69 Juta Pekeja, Menaker: Sabar, Tahap ke III Data Sudah Masuk 3 Juta
Untuk memperlancar penyaluran Menaker meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan agar kendala dapat diminimalisir.
Beberapa kendala itu seperti duplikasi rekening, rekening tidak aktif, rekening pasif, tidak valid, telah diberkukan dan tidak sesuai NIK.
"Kami mengimbau kepada pemberi kerja atau perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga penyaluran subsidi gaji tepat sasaran," tandas Menaker Ida.***