Sama-sama Langgar PPKM Darurat, kok Tega Tukang Bubur di Tasik Didenda Rp5 Juta, Pejabat Cuma Rp48 Ribu

28 Juli 2021, 19:28 WIB
Kolase, beda nilai denda. Dua pejabat didenda Rp480 ribu dan Rp500 ribu lantaran melanggar PPKM Darurat. Sementara tukan bubur di Tasikmalaya harus membayar denda Rp5 juta. /pikiran-rakyat.com/Instagram @uyung_aria/

POTENSI BISNIS - Penegakan hukum di masa PPKM Darurat kembali menjadi sorotan publik.

Baru-baru ini kabar yang menjadi sorotan adalah soal vonis bersalah dua pejabat di Banyuwangi yang melanggar PPKM Darurat dengan menggelar pesta pernikahan.

Dilihat dari vonis dan denda yang diberikan hakim, putusannya bagai bumi dan lagit.

Peribahasa itu mencolok mata saat penegakan hukum pada pelanggar PPKM pada oknum anggota DPRD dan kades.

Baca Juga: Anggota DPR Isoman di Hotel Dibiayai Negara, Sudjiwo Tedjo 'Gercep': Isolasi Super-Mega

Oknum Anggota DPRD Banyuwangi dari PPP divonis bersalah lantaran melanggar PPKM Darurat dengan denda Rp500 ribu.

Sementara Kades Temuguruh, Asmuni divonis bersalah dan wajib membayar denda Rp 48 ribu.

Di sisi lain pedagang bubur di Tasikmalaya didenda Rp5 juta lantaran divonis bersalah melanggar PPKM Darurat.

Baca Juga: Ditanya Pilih Memes Prameswari atau Amanda Manopo, Billy Syahputra: gue Dua-duanya

Atas perbedaan nilai denda yang jauh tersebut, Ustaz Hilmi Firdausi langsung memberikan kritik.

Dia membandingkan nominal uang denda pada dua pejabat itu dengan hukuman yang diterima Habib Rizieq Shihab terkait kerumunan di Megamendung.

Diketahui HRS dijatuhi hukuman denda Rp20 juta subsider lima bulan kurungan penjara.

Baca Juga: Lengketnya Gading Marten dan Anya Geraldine di Atas Ranjang, Mantan Gisel: Sayang tapi Haruskah?

Kemudian, dia pun menyoroti kasus penjual bubur di Tasikmalaya yang didenda Rp5 juta.

"Ga usah dibandingkan dengan denda & hukuman buat habibana, denda buat Tukang bubur saja lebih besar dibanding denda untuk mereka (pejabat -red),” tulisnya di akun Twitter @Hilmi28, dikutip pada Rabu, 28 Juli 2021.

Melihat fakta tersebut, Ustaz Hilmi menilai keadilan belum berlaku di Indonesia.

Tak cukup sampai di situ, dia pun tak lupa menyentil para buzzer terkait ketimpangan hukum di Tanah Air.

“Apakah masih ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Buzzer yang ngaku paling NKRI & pancasilais saya tunggu komentarnya,” sindirnya.

Seperti diketahui, dua pejabat di Banyuwangi menggelar PPKM Darurat dan Level 3-4, telah dijatuhi vonis hakim PN Banyuwangi, bersalah pada Senin, 26 Juli 2021.

"Saya bayar denda saja Yang Mulia," kata Kades Temuguruh yang bernama Asmuni kepada hakim.

Sebelumnya, Asmuni menggelar pesta pernikahan karena berdasarkan SE Nomor 49 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021, pesta pernikahan boleh digelar dengan prokes ketat dan pembatasan tamu.

Pejabat lain yang melanggar adalah anggota DPRD Banyuwangi dari PPP, yaitu Syamsul Arifin. Dia didenda Rp500 ribu subsider 7 hari penjara.

Keterangan saksi Nuril Falah yang juga Ketua Satgas Kecamatan setempat, menyebut pernikahan yang digelar Syamsul tidak berizin dan tidak diizinkan.

Editor: Awang Dody Kardeli

Tags

Terkini

Terpopuler