POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan Presiden, Jokowi menerapkan PPKM bukan Lockdown.
Pemerintah menerapkan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dibandingkan dengan lockdown ini dengan berbagai pertimbangan.
PPKM ini juga terbagi menjadi PPKM Darurat yang diterapkan di pulau Jawa dan Bali dan PPKM Mikro yang diterapkan di luar pulau Jawa dan Bali sejak 3 hingga 20 Juli 2021.
Luhut mengungkapkan hal ini di acara podcast Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Selasa 6 Juli 2021.
Baca Juga: Ajak Keluarga Akhiri Konflik dengan Denise Cadel, Uya Kuya: Kita Mau Mengajarkan Berpikir Cerdas
"Lockdown itu gini, tidak segampang itu juga Ded," kata Luhut Binsar Pandjaitan dikutip PotensiBisnis.com dari Youtube Deddy Corbuzier pada 6 Juli 2021.
Luhut mengungkapkan jika pemerintah menerapkan lockdown maka akan banyak rakyat yang meninggal.
"Mati semua rakyat kalau kita lockdown," terang Luhut.
Luhut menerangkan bahwa kebijakan yang diambil Jokowi sudah dipertimbangkan secara matang dan diambil titik tengahnya.
"Jadi kita pikir-pikir, tadi saya sudah bilang tadi, di mana titik keseimbangan atau ekuilibrium," jelasnya.
Menurutnya, akan muncul pertanyaan selanjutnya apakah pemerintah dan masyarakat siap melaksanakan lockdown.
"Karena pertanyaan kalau kita lockdown 'Apa bisa kita lockdown?' itu juga pertanyaan berikutnya," kata Luhut.
Dengan kondisi seperti ini, Luhut menilai Indonesia belum tentu bisa melakukan lockdown.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Rabu, 7 Juli 2021: Kabur dari Rumah, Nino Muak dan Segera Ceraikan Elsa
"Belum tentu bisa, jadi kita timbang-timbang matang. Tadi saya bilang proses pengambilan keputusan itu tidak sesederhana itu," kata Luhut.
Luhut menyebutkan kebijakan PPKM ini mempertimbangkan banyak hal, tidak hanya satu dua pertimbangan.
"(Tidak hanya) satu angle aja, banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebelum ketok palu," terang Luhut.
Di podcast tersebut, Deddy Corbuzier mengeluhkan banyaknya istilah-istilah yang digunakan pemerintah terkait PPKM.
Luhut memastikan hanya akan ada dua PPKM saja.
"Cuma dua aja sih, PPKM Mikro sama Darurat," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara itu, Jokowi menargetkan mobilitas masyarakat bisa turun sampai 50 persen pada masa PPKM Darurat.
Penurunan mobilitas masyarakat tersebut diharapkan bisa menekan angka penyebaran Covid-19, di mana Covid-19 varian Delta disebut-sebut lebih cepat menular dibandingkan varian lainnya.
Selain itu diharapkan juga bisa menurunkan angka keterisian tempat tidur rumah sakit yang saat ini sudah mencapai angka 100 persen.***