Network
POTENSI BISNIS - Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2023 telah mengumumkan penambahan anggaran bantuan beras sebesar Rp8 triliun, yang direncanakan akan disalurkan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai bulan Oktober hingga Desember 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa program ini akan memberikan bantuan sebesar 10 kilogram beras per bulan untuk setiap keluarga, sehingga totalnya akan mencapai 30 kilogram dalam tiga bulan.
Penambahan anggaran ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi perekonomian yang masih mengalami beberapa guncangan dan tekanan dalam proses pemulihan.
Dengan adanya tambahan anggaran bantuan sosial, pemerintah bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin dan rentan.
Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur guna mendukung mobilitas masyarakat.
Hingga bulan Juli 2023, anggaran sebesar Rp14,64 triliun telah dieksekusi untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, termasuk penanganan jalan sepanjang 2.740,8 kilometer dan jembatan sepanjang 1.350 meter.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp7,45 triliun telah digunakan untuk proses preservasi atau peningkatan jalan dan jembatan yang telah selesai.
Sementara sisanya sebesar Rp7,20 triliun masih dalam proses realisasi.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 24 Juli 2023: Mama Rosa dan Elsa Rencanakan Ini untuk Jebak Mario
Belanja negara yang telah disalurkan untuk masyarakat pada semester I tahun 2023 mencapai Rp492 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta KPM, Kartu Sembako senilai Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) senilai Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Berbagai bantuan lainnya juga telah disalurkan, seperti bantuan berupa benih, mulsa, dan pupuk organik senilai Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian senilai Rp250 miliar, bantuan ternak senilai Rp62,4 miliar, serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang senilai Rp19,2 miliar.
Tidak hanya fokus pada perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan.
Program Indonesia Pintar mendapatkan alokasi sebesar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama senilai Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun serta bantuan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp1,5 triliun.
Tak hanya itu, beberapa belanja pemerintah pusat juga disalurkan melalui lembaga non-kementerian.
Subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp32,5 triliun, subsidi perumahan mencapai Rp344,7 miliar, dan bantuan Kartu Prakerja senilai Rp2,28 triliun.
Dengan peningkatan anggaran bantuan beras dan alokasi dana untuk berbagai program perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang signifikan dalam menjalani proses pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.***
