Hal terseut merupakan satu di antara penerbitan SDG Bond Konvesional pertama di Asia, dan menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG.
ULN pemerintah senantiasa dikelola secara hati-hari, kredibel dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.
Termasuk upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di antaranya mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN pemerintah).
Kemudian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen) sektor jasa pendidikan (16,5 persen) sektor kontruksi (15,5 persen) dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1 persen).
"Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata dia.
Sementara itu, ULN bank sentral meningkat sebesar 6,3 miliar dolar AS menjadi 9,1 miliar dolar AS pada triwulan III 2021 terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).
Pada Agustus 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) mendistribusikan tambahan alokasi SDR secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia.
Ditujukan untuk mendukung ketahanann dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangung kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jang panjang.